Mentan: perkebunan bantu perbesar pendapatan negara

Palangka Raya (ANTARA News) - Usaha perkebunan yang prospektif di Indonesia terbukti sangat membantu memperbesar dan meningkatkan Pendapatan Negara seperti pada 2010 devisa ekspor perkebunan tercatat melebihi 20 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah (Kalteng) Erman P Ranan di Palangka Raya, Minggu, mengatakan pernyataan itu disampaikan Menteri Pertanian ketika melakukan kunjungan kerja di Kalteng Sabtu.

Menteri Pertanian Suswono mengatakan, perkebunan merupakan penghasil devisa, penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja, sumber bahan buku industri, pengembangan ekonomi wilayah, dan berperan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

"Dilihat kontribusi perkebunan terhadap penerimaan devisa ekspor perkebunan pada 2010 melebihi 20 miliar dolar AS, terutama produk-produk kelapa sawit sekitar 15,4 miliar dolar AS," kata Suswono.

Kemudian ditambah lagi dari produksi Karet sebesar 7,4 miliar dolar AS, kakau 1,6 miliar dolar AS, kopi 0,8 miliar dolar AS, dan kelapa 0,7 miliar dolar AS.

Selain itu, depisa ekspor penerimaan negara dari cukai rokok sekitar Rp63 triliun, bea keluar minyak kelapa sawit Rp20 triliun dan bea keluar ekspor biji kakau Januari 2010-Februari 2011 mencapai Rp1,615 miliar.

Dari aspek tenaga kerja, pembangunan perkebunan dapat menyerap tenaga kerja sekitar 19,7 juta orang di sektor onpak, penyerapan tenaga kerja akan besar untuk sektor opam/industri hilir perkebunan baik pengolahan maupun jasa pendukung.

"Hampir semua produk perkebunan harus diolah sebelum sampai ke konsumen seperti industri ban dan industri karet lainnya, minyak goreng, coklat, kopi, teh, dan gula. Ini bukti melimpahnya produk perkebunan yang harus diolah," tegasnya.

Menteri mengatakan, pengembangan industri berbasis perkebunan tentunya memberi nilai tambah bagi komoditi dalam negeri. Diharapkan produk-produk ini dapat dijual dalam finish produk sehingga memiliki nilai tambah yang jauh lebih besar.

Pengembangan perkebunan pada umumnya dilakukan di wilayah pengembangan baru, bahkan pembangunan perkebunan dapat menjadi pembangunan ekonomi wilayah, khusunnya di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku.

Tanaman perkebunan mayoritas dalam bentuk pohon dan ini memiliki nilai ekonomis, di samping potensi hidrokornogis sebagai penahan erosi, konservasi lahan dan air, serta fungsi eidrologis sebagai pegetasi CO2 dan produsen O2.

"Komoditi perkebunan juga berfotensi mengurangi emisi CO2, apabila komoditi perkebunan bisa dikembangkan untuk merehabilitasai semak belukar, jangan biarkan lahan tersebut ditumbuhi semak belukar dan alang-alang saja," ungkapnya.

Simpanan CO2 pada lahan perkebunan dinilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan lahan-lahan terlantar, meski perkembangan perkebunan sampai saat ini tidak serta-merta seperti yang diinginkan, katanya.
(ANT-320/S019)
sumber: www.antaranews.com

Read More

Waspadi Dampak Krisis Ekonomi Eropa

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir tahun 2011 ini masih tetap tumbuh cukup tinggi, sebesar 6,5 persen, padahal sejak September lalu dampak krisis ekonomi di Eropa mulai merasuki sejumlah sektor ekonomi terutama di bidang keuangan.

Dampak krisis ekonomi di Eropa terlihat dengan banyaknya dana-dana investor asing pada portofolio keuangan yang keluar dari pasar saham, pasar uang dan pasar obligasi, sehingga mengakibatkan anjloknya indeks saham (IHSG), melemahnya nilai tukar rupiah dan meningkatnya yield Surat Berharga Negara (SBN) Pemerintah.

Pada bulan September lalu aliran dana asing yang keluar (capital outflows) tercatat pali besar, dana asing di Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berkurang sebanyak 1,587 miliar dolar AS, di SBN berkurang 3,3 miliar dolar AS dan di saham 698 juta dolar AS.

Total dana asing yang keluar pada September 5,59 miliar dolar AS, sementara pada Oktober jumlahnya berkurang menjadi 640 juta dolar AS dan pada Nopember dana asing yang keluar 1,46 miliar dolar AS.

Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution menilai krisis ekonomi di Eropa belum sampai pada batas bawahnya, dan belum semua potensi buruk dari krisis tersebut terbuka ke masyarakat karena ada keengganan dari bank-bank di Eropa tersebut untuk menilai potensi kerugiannya akibat krisis.

Sementara di sektor perdagangan, volume permintaan ekspor dari negara-negara Eropa dan juga Amerika Serikat ke Indonesia akan menurun. Begitu pula permintaan dari negara-negara lain yang terkena dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia ini.

Data Bank Indonesia menyebutkan ekspor Indonesia sampai semester I 2011 ke negara-negara Uni Eropa mencapai 1,77 miliar dolar AS, atau sekitar 10,4 persen dari total nilai ekspor Indonesia sebesar 14,22 miliar dolar AS. Sedangkan ekspor ke Amerika Serikat mencapai 1,36 miliar dolar AS atau 8,2 persen dari total ekspor Indonesia.

Sementara itu Direktur Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Perry Warjiyo melihat dampaknya ke Indonesia akan terasa di sektor keuangan dengan akan semakin tingginya volatilitas arus modal asing yang masuk dan keluar serta dari sektor perdagangan karena akan turunnya ekspor akibat permintaan dunia yang melemah.

Sejumlah ekonom seperti seperti Ekonom Bank Danamon Anton Gunawan melihat dampak dari krisis ekonomi Eropa di sektor perdagangan tidak akan terlalu besar, karena ekspor Indonesia tidak lagi bergantung ke negara-negara maju, karena sudah adanya pengalihan ke negara-negara `emerging` dan negara-negara lain yang memiliki volume perdagangan dan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi seperti China, India dan Jepang serta negara-negara ASEAN.

Ekspor ke China pada semester I 2011 mencapai 2 miliar dolar AS atau 16,1 persen dari total ekspor Indonesia, ke India sebesar 1,1 miliar dolar AS atau 5,7 persen dan ke Jepang 1,79 miliar dolar AS atau 13,4 persen total ekspor Indonesia.

Selain itu, ekspor Indonesia juga lebih terkonsentrasi pada komoditas primer seperti batu bara, minyak sawit, karet, timah dan nikel dibanding produk-produk industri seperti tekstil, bahan kimia, mesin, alas kaki dan barang karet.

Karakteristik ekspor yang lebih besar pada komoditas primer ini, menurut Anto cenderung lebih elastis terhadap gejolak permintaan karena merupakan barang-barang kebutuhan pokok yang tetap besar permintaannya.

"Pertumbuhan ekonomi di China dan India itu kan masih tetap butuh listrik, sehingga ekspor batu bara masih akan tetap tinggi," katanya

Selain itu Dampak krisis ekonomi eropa berdampak pada perdagangan terutama pada perdagngan karet berjangka. Di bursa TOCOM Tokyo, harga karet berjangka untuk penyerahan Mei 2012 turun 1,9 persen, dan ditutup pada level harga 272,2 yen per kilogram. Penurunan harga karet dipengaruhi krisis utang Eropa, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa permintaan bisa turun.

Thailand, Indonesia, dan Malaysia, yang menguasai pangsa pasar karet alami dunia hingga 70 persen, berencana untuk mendirikan pasar fisik regional, guna menciptakan harga patokan baru atas komoditas tersebut.

Pasar itu akan membantu perdagangan produsen dengan harga yang lebih transparan dan dapat diandalkan. Pasar tersebut akan melibatkan Bursa Komoditas & Derivatif Indonesia (BKDI), Bursa Berjangka Pertanian Thailand (AFET), dan Bursa Derivatif Malaysia (MDEX).

Menurut laporan perkembangan harga Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, harga karet ekspor kualitas 90 persen di Sumatera Selatan berada pada level harga Rp 27.929 per kilogram, turun dibandingkan sebelumnya kisaran Rp 28.374 per kg.

Harga karet Sumsel selama ini berpatokan dengan pasaran di luar negeri, karena sebagian besar komoditas perkebunan tersebut diekspor ke sejumlah negara konsumen.

Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, nilai ekspor provinsi tersebut selama September 2011 menghasilkan devisa sebesar 367,22 juta dolar AS, atau turun dibandingkan bulan sebelumnya mencapai 400,61 juta dolar.

Karet Sumsel, berdasarkan data Dinas Perkebunan setempat dipasok dari sejumlah daerah penghasil seperti Kabupaten Muaraenim, Lahat, Musirawas, Musibanyuasin, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan Ogan Komering Ulu Timur, termasuk sebagian dari wilayah Kota Prabumulih, dengan total luas mencapai hampir satu juta hektar.

Read More

Kerugian Akibat Bibit Palsu

Hampir disetiap daerah terutama Sumatera, Kalimantan dll, kelapa sawit merupakan sumber penghasilan utama, baik yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar maupun di kebun sendiri dari yang puluhan hektar sampai beberapa rante (1 rante = 400 m2). Memang memang masih banyak petani yang belum menggunakan benih sawit unggul dari sumber yang terpercaya. Alasannya tentu masalah kesulitan akses dan harga yang tidak terjangkau, sampai-sampai ada istilah bibit “mariles (Marihat Leles)” yang sebenarnya ungkapan bahwa bibit yang digunakan tidak jelas asalnya. Dari Warta Pusat Penelitian Kelapa Sawit, saya jadi tahu bahwa yang dimaksud benih palsu adalah yang termasuk kategori sebegai berikut:

1. Benih yang jenis persilangannya tidak sesuai dengan prosedur pengadaal benih
2. Diproduksi oleh produsen liar tanpa mengikuti kaidah-kaidah pengadaan benih yang benar
3. Diperoleh dari pohon tenera komersial atau brondolan dura liar (“mariles” tergolong dalam    kategori ini)
4. Menghasilkan tanaman beragam dengan rendemen CPO 16%18%

Bagi anda yang ingin serius menekuni dunia agribisnis kelapa sawit secara professional, jangan sekali-sekali menggunakan benih yang tidak jelas statusnya karena kerugian yang ditimbulkan sangat besar. Selama ini saya percaya kalau bibit “mariles” merugikan hanya dari sisi produksi yang lebih rendah dibandingkan bibit yang unggul. Tapi baru-baru ini saya membaca tulisan Bp. Luqman Erningpraja dalam Warta Pusat Penelitian Kelapa Sawit vol. 10(1) terbitan lawas (2002) yang berjudul “Benih Palsu Kelapa Sawit yang Menyengsarakan Petani”, ternyata kerugian yang ditimbulkan dapat menyangkut banyak aspek.

Aspek Teknis
Kerugian yang termasuk dalam aspek teknis ini adalah produktivitas tanaman dan kesulitan dalam pengolahan di pabrik. Benih palsu jika ditanam di lapangan cendering menghasilkan tegakan yang beragam yang terdiri dari 25% psifera yang tidak produktif (buah jantan/cengkeh), 25% dura dengan produktivitas rendah dan kualitas CPO yang tidah standard, dan 50% tenera yang sangat beragam. Diperhitungkan produktivitas total dari benih palsu hanya sekitar 50% dari benih yang asli, dapat dibayangkan kerugian yang timbul bila arealnya ribuan hektar.

Di samping itu, benih palsu akan menghasilkan tanaman dura yang memiliki cangkang sangat tebal dan keras sehingga sangat riskan merusak mesin pemecah biji. Selain itu terjadi penurunan rendemen inti yang disebabkan biji dura tidak terproses oleh mesin.

Aspek Sosial
Masalah sosial yang pertama timbul tentu saja adalah keluhan karena tidak puas terhadap produktivitas tanaman dari benih palsu walaupun tanaman menunjukkan pertumbuhan yang jagur. Lebih jauh penurunan produktivitas tentu saja menurunkan pendapatan petani sehingga sulit memenuhi kebutuhan hidup dan bisa jadi tidak mampu mengembalikan pinjaman ke bank. Karena tuntutan hidup tidak jarang pencurian TBS terjadi karena hasil dari kebun sendiri tidak memadai. Jika sudah terjadi kasus penjarahan TBS tentu sangat meresahkan masyarakat.
Peredaran benih illegal tidak hanya merugikan pengguna tapi juga produsen benih kelapa sawit unggul karena menurunkan pangsa pasar dan kerugian image karena tidak jarang pelaku benih palsu mengatasnamakan produsen benih unggul yang ternama.

Aspek Finansial
Semua kerugian tentu bermuara pada asfek finansial karena perkebunan kelapa sawit merupakan bisnis yang seharusnya menguntungkan. Hasil perhitungan dengan beberapa kategori menunjukkan bahwa penggunaan bibit yang palsu memang lebih murah dalam biaya pembibitan dan Investasi kebun tapi lebih mahal dalam biaya produksi sehingga dalam perhitungan rugi/laba penggunaan benih palsu jauh di bawah benih asli. Dengan menggunakan benih asli payback period diperhitungkan hanya 7 tahun, bandingkan dengan penggunaan benih palsu yang sampai 14 tahun.

Read More

Perkebunan Sumber Penerimaan Devisa Negara

Perkebunan selama ini memegang peranan yang penting sebagai sumber penerimaan devisa negara. Tahun 2010 devisa dari perkebunan mencapai USD20 miliar yang berasal dari kelapa sawit USD15,5 miliar, karet USD7,8 miliar dan kopi USD1,7 miliar. Penerimaan negara dari cukai rokok Rp63 triliun, bea keluar minyak kelapa sawit Rp20 triliun dan bea keluar kakao Rp615 miliar.

Menteri Pertanian Suswono mengharapkan supaya Indonesia tidak lagi jadi eksportir barang mentah atau setengah jadi tetapi finish product sehingga nilai tambah ada didalam negeri.

devisa negara Perkebunan selama ini memegang peranan yang penting sebagai sumber penerimaan devisa negara. Tahun 2010 devisa dari perkebunan mencapai USD20 miliar yang berasal dari kelapa sawit USD15,5 miliar, karet USD7,8 miliar dan kopi USD1,7 miliar. Penerimaan negara dari cukai rokok Rp63 triliun, bea keluar minyak kelapa sawit Rp20 triliun dan bea keluar kakao Rp615 miliar.

Menteri Pertanian Suswono mengharapkan supaya Indonesia tidak lagi jadi eksportir barang mentah atau setengah jadi tetapi finish product sehingga nilai tambah ada didalam negeri.

Peranan penting perkebunan yang lain adalah penyerap tenaga kerja. Di tingkat on farm saja tenaga kerja yang diserap mencapai 19,7 jutaorang. Peranan perkebunan tetap penting bahkan semakin penting untuk mengurangi kemiskinan, menyerap tenaga kerja, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber energi.

Meskipun demikian tidak berarti tidak ada masalah di perkebunan. Banyak kritik yang menyatakan kelapa sawit tidak memberi kontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca. Padahal kelapa sawit sebagai tanaman juga punya fungsi sebagai produsen 02. Terbukti bahwa simpanan CO2 di kebun kelapa sawit jauh lebih besar ketimbang semak belukar dan alang-alang, berarti kelapa sawit memberikan kontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca.

Karena itu menurut Suswono, lahan terlantar jangan dibiarkan karena matahari bersinar tiap hari harus dimanfaatkan. Ada lagi black campaign bahwa kelapa sawit merusak lingkungan. Semua isu itu adalah cara-cara negara pesaing agar kelapa sawit tidak diterima pasar. Buktikan bahwa ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) bisa menjawab tuduhan itu tidak benar.

Suswono menyatakan terimakasih pada Pemda Kalimantan Tengah yang sudah mengeluarkan perda sebagai tindak lanjut Permentan no 26tahun 2007 pasal 11 yang mewajibkan semua perusahaan perkebunan menjalin kemitraan dengan masyarakat minimal 20% dari lahan yang ditanami.

Permentan ini keluar karena pemerintah sadar bahwa perkebunan merupakan bisnis yang padat modal sehingga tidak mungkin rakyat bisa menangani dalam skala yang luas. Karena itu rakyat bisa diikutsertakan bila perusahaan perkebunan mengalokasikan 20% lahanya untuk kemitraan.

“Saya sudah minta pada Dirjenbun segera melakukan audit bagi seluruh pelaku usaha perkebunan siapa yang belum menjalankan kewajiban ini. Presiden SBY berpesan supaya negara harus dibangun dengan pemerataan dan berkeadilan. Dampak sosialnya luar biasa contohnya di Kalteng di daerah-daerah yang perkebunanya belum membangun plasma banyak masalah” katanya.

Konflik sosial membuat cost lebih mahal. Membangun kemitraan merupakan bagian dari pengamanan sosial. Tidak ada konflik membuat pelaku usaha dapat bekerja dengan baik. Mentan juga mengapresiasi pengusaha yang sudah membangun kemitraan.

“Saya bertanya pada Dirjen Perkebunan apakah ada batas waktu kapan plasma ini harus di dibangun. Ternyata dalam Permentan tidak disebutkan secara definitive kapan kebun plasma ini harus bangun. Karena itu tahun 2012 ini Permentan akan direvisi dan dengan jelas menyebutkan jangka waktu kapan kebun plasma harus dibangun” kata Suswono.

Ke depan yang dikembangkan ditingkat on farm adalah peningkat produktivitas. Ini harus jadi sasaran utama dengan penanaman klon baru. Malaysia dengan luas lahan hanya separuh dari Indonesia ternyata produksi CPO hampir sama. Dengan mendekati produktivitas Malaysia maka produksi CPO Indonesia bisa mencapai dua kali lipat.

Perkebunan juga diminta melakukan diversifikasi usaha dengan tumpang sari tanaman pangan dan ternak. Daun sawit, bungkil dan lumpur sawit bisa menjadi pakan sapi. Karena itu pemerintah mengenakan bea keluar bungkil sawit supaya tidak diekspor tetapi dimanfaatkan untuk pakan ternak. Kedepan integrasi sapi sawit harus jadi kewajiban.

http://fp2sb.org

Read More

Lahan Gambut Untuk Tanaman Tebu

Luas lahan rawa di Indonesia tercatat sekitar 33,3 juta ha yang tersebar di pulau Kalimantan, Sumatra, Papua, dan Sulawesi. Dari luasan tersebut terdapat lahan gambut atau bergambut seluas 21 juta ha dan yang mempunyai lapisan pirit dilaporkan sekitar 1,5 juta ha, selain itu terdapat sekitar 9 juta ha lahan rawa di Indonesia yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian.

Dengan demikian, jika lahan tersebut dapat dikelola dengan baik dengan input teknologi yang memadai akan diperoleh sumbangan produksi pertanian yang sangat besar. Namun kendala utama yang akan dihadapi dalam pengembangan lahan rawa adalah infrastruktur pengelolaan air (saluran dan pintu-pintu air) yang tidak memadai, infrastruktur jalan yang terbatas, sumberdaya petani (jumlah dan keterampilan) yang rendah, dan kondisi kesuburan tanah yang relative rendah.

tebuLuas lahan rawa di Indonesia tercatat sekitar 33,3 juta ha yang tersebar di pulau Kalimantan, Sumatra, Papua, dan Sulawesi. Dari luasan tersebut terdapat lahan gambut atau bergambut seluas 21 juta ha dan yang mempunyai lapisan pirit dilaporkan sekitar 1,5 juta ha, selain itu terdapat sekitar 9 juta ha lahan rawa di Indonesia yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian.

Dengan demikian, jika lahan tersebut dapat dikelola dengan baik dengan input teknologi yang memadai akan diperoleh sumbangan produksi pertanian yang sangat besar. Namun kendala utama yang akan dihadapi dalam pengembangan lahan rawa adalah infrastruktur pengelolaan air (saluran dan pintu-pintu air) yang tidak memadai, infrastruktur jalan yang terbatas, sumberdaya petani (jumlah dan keterampilan) yang rendah, dan kondisi kesuburan tanah yang relative rendah.

Potensi lahan gambut tidak hanya untuk usaha tanaman semusim, namun juga untuk tanaman perkebunanan seperti sawit, karet, dan tebu. Pengembangan lahan perkebunan seperti sawit dan karet makin intensif dilakukan akhir-akhir ini yang apabila dilakukan dengan tidak hati-hati akan menimbulkan dampak lingkungan yang tidak kecil. Sedangkan penggunaan lahan gambut untuk pengembangan tanaman tebu di Indonesia belum banyak dilakukan, seperti yang sudah dilakukan di Australia.

Petani di negara bagian New South Wales Australia telah memanfaatkan lahan gambut untuk usaha tanaman tebu sejak 50 tahunan yang lalu. Australia memiliki lahan gambut yang berpirit (sulfat masam potensial) seluas 40.000 km2. Lahan ini memiliki lapisan pirit dibawah perrmukaan yang apabila terekspose ke udara/oksigen melalui penggalian atau penurunan muka air tanah akan menyebabkan pemasaman tanah yang sangat ekstrim (pH <3).

Dengan teknologi yang dimiliki, Australia telah berhasil mengembangkan lahan sulfat masam dengan tingkat produktivitas yang tinggi dan menekan serendah mungkin tingkat kerusakan lingkungan. Pengalaman pengembangan lahan gambut di Australia akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kehati-hatian dalam memanfaatkan lahan gambut di indonesia untuk pertanian sehingga kerusakan yang pernah terjadi selama kegiatan PLG tidak terulang lagi.

Lahan Gambut Untuk Tebu

Perkebunan tebu di negara bagian New South Wales (NSW) itu menempati areal seluas 38.000 ha, seluas 31.000 ha diantaranya ditanam di lahan gambut. Lahan tebu umumnya telah diusahakan cukup lama 30-80 tahun dengan tingkat produktivitas yang terus membaik dan input pupuk yang rendah, tebu yang ditanaman di lahan gambut tebal tidak pernah dipupuk sejak 50 tahun terakhir dan hasilnya tetap baik dan menghasilkan 90 ton/ha.

Petani di Negara itu rata-rata pemilikan lahan tebu sekitar 300 ha per petani dengan produktivitas sekitar 90-120 ton/ha dan rendemen sekitar 10-12%. Saat ini terdapat tiga pabrik yang mengolah tebu petani menjadi “raw sugar” dengan kapasitas produksi 550 ribu ton perpabrik. Selain itu terdapat satu pabrik untuk mengolah “raw sugar” menjadi gula siap konsumsi dengan produksi gula sekitar 2 juta ton per tahun. Tingkat konsumsi gula di negara bagian NSW sekitar 500 ribu ton, dengan demikian sekitar 1,5 juta ton diekspor.

Penggunaan mesin-mesin pertanian (mekanisasi) untuk penyiapan lahan, penanaman, pemupukan dan panen sudah sangat intensif sehingga mengurangi penggunaan tenaga kerja manusia. Untuk mengelola lahan seluas 300 ha hanya diperlukan dua orang tenaga kerja manusia untuk mengoperasikan mesin-mesin pertanian.

Kegiatan panen tebu misalnya hanya menggunakan 2dua orang tenaga manusia satu orang operator mesin panen dan satu orang pengemudi truk. Penggunaan mekanisasi pertanian ini mampu memanen tebu sebanyak 1200 ton/hari atau 10-12 ha/hari tebu. Sebelum mekanisasi digunakan, diperlukan 53 orang tenaga kerja pemotong tebu untuk memanen tebu dengan luasan yang sama. Kelebihan dari penggunaan mekanisasi tidak hanya pada penghematan waktu dan tenaga manusia, tetapi juga daun tebu telah terpisah dari batang tebu dalam bentuk sudah terpotong-potong yang secara otomatis disebar ke lahan.

Pengembalian daun dan akar tebu ke lahan akan mempertahankan kadar bahan organik tanah tetap tinggi sehingga kesuburan tanahnyapun dapat dipertahankan. Dengan teknik tersebut maka seorang petani mengemukakan bahwa tanaman tebunya tidak pernah diberi pupuk kimia sejak 50 tahun terakhir dengan hasil tebu tetap tinggi rata-rata 90 ton ha.

Pengamatan di lahan usahataninya menunjukkan bahwa tingkat kematangan gambutnya sudah sangat matang dan tebal. Proses pematangan gambut yang telah berlangsung selama 90 tahun tersebut meningkatkan ketersediaan hara dan memperbaiki kemasaman tanah. Namun demikian, dampak negatifnya adalah terjadinya penurunan permukaan lahan sedalam 6 meter atau rata-rata 5-7 cm pertahun akibat subsidensi atau pemadatan dan dekomposisi gambut.

Kelangkaan dan mahalnya tenaga kerja manusia di NSW itu memaksa petani untuk menggunakan mekanisasi pertanian. Pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) dilakukan secara berkelompok dengan anggota 20 orang petani per kelompok. Biaya operasional dan operator serta biaya pemeliharaan ditanggung bersama. Pengadaaan alsintan secara berkelompok sangat membantu petani karena besarnya investasi yang harus ditanamkan untuk pengadaan alsintan. Pengadaan alsintan sepenuhnya atas biaya petani tanpa sedikitpun bantuan dari pemerintah. Seorang petani mengatakan bahwa luas lahan tebu minimal agar feasible adalah 10 ribu ha per petani.

Untuk mencapai kondisi produktivitas seperti saat sekarang ini diperlukan waktu 30 – 50 tahun. Lamanya waktu yang diperlukan untuk mematangkan lahan gambut untuk perkebunan tebu antara lain disebabkan oleh 1). kondisi lahan gambut pada 60 tahun yang lalu belum matang, banyak tunggul dan batang pohon yang besar-besar, 2) gambut masih kurus dan tebal (>3 meter) karena bahan organiknya belum terdekomposisi, 3) jaringan drainasi dibangun oleh petani sendiri tanpa bantuan pemerintah, dan 4) pengalaman mengelola lahan gambut yang benar belum ada.

Lahan Gambut di Indonesia

Indonesia yang memiliki lahan gambut yang sangat luas lebih dari 20 juta ha dan sekitar 9 juta ha diantaranya sangat potensial untuk pengembangan pertanian dengan tingkat kendala biofisik dan sosial yang bervariasi. Sejauh ini, pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian masih kurang intensif. Pengembangan tebu di lahan gambut sangat potensial dan dapat mengurangi terjadinya konflik lahan dengan komoditi tanaman pangan. Petani di negara bagian New South Wales Australia telah membuktikan bahwa selama 50 tahun menanam tebu di lahan gambut tidak menimbulkan konflik sosial dan lingkungan yang menonjol dengan tingkat produktivitas tebu yang tinggi 90 – 120 ton ha-1 dan rendemen sekitar 11%.

Petani tebu di Australia menanami lahan tebunya dengan kedelai setelah panen tebu sebanyak 5 kali. Panen tebu dilakukan sekali dalam setahun. Bandingkan dengan produktivitas tebu di Indonesia yang 80 ton ha dengan rendemen 7%. Tebu di Indonesia umumnya ditanam di lahan sawah beririgasi teknis di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Lampung, sehingga menimbulkan terjadinya persaingan lahan dengan tanaman padi dan palawija.

Daerah-daerah gambut di Indonesia yang berpotensi untuk pengembangan tebu adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Merauke, Sumatra Selatan dan Jambi. Potensi lahan gambut untuk pengembangan tebu didaerah tersebut dapat mencapai 1 juta ha. Apabila tingkat produktivitas diperhitungkan sekitar 70 ton/ha dan rendemen sekitar 6%, maka akan diperoleh tambahan gula sebanyak 4,2 juta ton.

Untuk mempercepat proses pematangan dan penyiapan lahan diperlukan adanya kebijakan pengembangan lahan gambut pemerintah untuk komoditi tertentu seperti tebu. Intevensi pemerintah adalah dalam bentuk penetapan sentra-sentra prosuksi tebu dengan luasan yang memadai dengan luas areal 25 ribu ha per sentra prosuksi, adanya insentif harga dan jaminan pemasaran sehingga meransang motivasi petani untuk menanam tebu, pengembangan jaringan tata air yang sesuai dengan karakteristik lahan gambut sehingga meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan, pengembangan alsintan khusus untuk tebu untuk mengatasi kelangkaan tenaga kerja manusia di lahan rawa, pendirian pabrik gula skala sedang di setiap sentra produksi, dan memfasilitasi terjadinya sinergi antara petani melalui kelompok tani dengan peneliti, penyuluh dan swasta.

Read More

“Swasembada Gula” Mangkinkah Tercapai

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanya tinggal memiliki waktu kurang dari tiga tahun untuk memenuhi janjinya yaitu, mencapai pembangunan yang dicanangkan sejak terpilihnya sebagai Presiden kedua kalinya. Di dalam target itu, antara lain adalah swasembada pangan, termasuk gula, berbasis produksi dalam negeri. Pertanyaan yang paling mendasar adalah mampukah pemerintahan SBY meraih tingkatan swasembada gula pada tahun 2014 yang kurang dari tiga tahun ini?.

Produksi dan Konsumsi

Produksi gula secara nasional sekarang ini dihasilkan oleh 62 pabrik gula (PG) yang dikelola 13 perusahaan negara (BUMN) dan swasta, 51 PG milik BUMN. Hasil produksi gula nasional rata-ratanya sebesar 2,7 ton pertahun dengan rata-rata areal tanaman tebu seluas 450.000 hektare.

Produksi gula pada tahun 2003 sebesar 1,632 juta ton, mengalami kenaikan pada tahun 2004 menjadi 2,052 juta ton. Puncak produksi tertinggi tercapai pada tahun 2008 yaitu sebesar 2,668 juta ton; namun kemudian terus menurun menjadi 2,3 juta ton pada tahun 2009, dan 2,214 juta ton pada tahun 2010; untuk tahun 2011 produksinya menurun lagi yaitu hanya 2,15 juta ton.

Sebaliknya, volume impor gula nasional cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun yaitu : sebesar 0,79 juta ton (2005); 1,51 juta ton (2006); 2,99 juta ton (2007); 1,82 juta ton (2008); 1,6 juta ton (2009); 2,04 juta ton (2010); dan 2,06 juta ton (2011, sampai bulan September 2011).

Agar tingkatan swasembada gula pada tahun 2014 dapat tercapai, maka hasil produksi gula nasional pada tahun tersebut harus dapat mencapai sebesar 5,7 juta ton, untuk memenuhi tingkat konsumsi gula nasional (konsumsi-konsumsi rumah tangga, industri, dan cadangan nasional).

Hasil produksi gula dapat mencapai sebesar 5,7 juta ton jika ada penambahan luas areal tanaman tebu seluas 350.000 hektare. Jika sampai sekarang ini luas areal tanaman tebu seluas 450.000 hektare, maka tingkatan swasembada gula pada tahun 2014 akan dihasilkan oleh areal tanaman tebu seluas 800.000 hektare.

Penambahan 350.000 Hektar.

Menteri Kehutanan menyanggupi akan segera menyerahkan lahan seluas 350.000 hektare, dan yang telah disiapkan untuk ditanami tebu adalah seluas 25.000 hektare di Merauke, Papua. Yang perlu dipertanyakan adalah : Pertaman, penambahan seluas 350.000 hektare itu lokasinya di mana saja, kondisi kepencarannya dan topografinya serta ketinggiannya, derajat keasaman lahannya yang sesuai dengan syarat pertumbuhan tebu, serta kondisi lingkungannya. Perlu penelitian pendahuluan dan penyusunan Feasibility Study.

Kedua, Bagaimana status lahannya, apakah benar-benar tanah negara yang selama ini dikelola Kementerian Kehutanan. Hal ini untuk menghindari jangan sampai terjadi penyerobotan tanah ulayat atau tanah rakyat. Dan yang ketiga, dengan adanya penambahan luas lahan 350.000 hektare itu, apakah sudah disiapkan juga pembangunan pabrik gula baru sebanyak 15 - 20 pabrik yang setara dengan penambahan luas lahan tersebut. Barangkali pembangunan pabrik-pabrik gula baru sebanyak itu tidak akan selesai selama 2 - 3 tahun, sehingga akan sulit mencapai swasembada gula tahun 2014.

Kelemahan program pergulaan Indonesia sampai sekarang ini, masih berorientasi pada hasil produksi gula nasional, bukan peningkatan hasil produksi gula perhektare lahan yang juga dapat meningkatkan pendapatan petani tebu. Dengan demikian terjadinya kenaikan hasil produksi gula nasional itu disebabkan adanya perluasan areal tanaman tebu (ekstensifikasi), bukan karena peningkatan mutu pengelolaan tanaman tebu (intensifikasi).

Dengan perluasan areal tanaman tebu itu maka masa giling pabrik gula menjadi lebih lama yaitu selama 8 - 9 bulan, yang mengakibatkan rata-rata produktivitas tebu dan rendemen gula pada batang tebu menjadi sangat rendah sehingga merugikan petani tebu dan pabrik gula itu sendiri.

Program penambahan luas lahan untuk tanaman tebu seluas 350.000 hektare itu lebih baik jangan dipaksakan karena banyak mengandung risiko yang berkaitan dengan pendanaan ekonomi biaya tinggi, manipulasi dan korupsi, serta kasus-kasus pertanahan.

Lebih baik jika lahan untuk areal tanaman tebu yang tersedia sekarang ini dikelola benar-benar secara intensif (secara Reynoso) sehingga dapat menghasilkan produktivitas tebu dan gulanya yang tinggi seperti pada tahun 1930 misalnya, yang dapat menghasilkan gula sebesar 17 ton perhektare. Tidak seperti sekarang ini, areal tanaman tebu seperti semak belukar sehingga hasilnya hanya sekitar 6 ton gula per hektare.

http://fp2sb.org

Read More

Perkebunan Sumber Penerimaan Devisa Negara

Perkebunan selama ini memegang peranan yang penting sebagai sumber penerimaan devisa negara. Tahun 2010 devisa dari perkebunan mencapai USD20 miliar yang berasal dari kelapa sawit USD15,5 miliar, karet USD7,8 miliar dan kopi USD1,7 miliar. Penerimaan negara dari cukai rokok Rp63 triliun, bea keluar minyak kelapa sawit Rp20 triliun dan bea keluar kakao Rp615 miliar. 

 

Menteri Pertanian Suswono mengharapkan supaya Indonesia tidak lagi jadi eksportir barang mentah atau setengah jadi tetapi finish product sehingga nilai tambah ada didalam negeri. 

Peranan penting perkebunan yang lain adalah penyerap tenaga kerja. Di tingkat on farm saja tenaga kerja yang diserap mencapai 19,7 jutaorang. Peranan perkebunan tetap penting bahkan semakin penting untuk mengurangi kemiskinan, menyerap tenaga kerja, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber energi. 

Meskipun demikian tidak berarti tidak ada masalah di perkebunan. Banyak kritik yang menyatakan kelapa sawit tidak memberi kontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca. Padahal kelapa sawit sebagai tanaman juga punya fungsi sebagai produsen 02. Terbukti bahwa simpanan CO2 di kebun kelapa sawit jauh lebih besar ketimbang semak belukar dan alang-alang, berarti kelapa sawit memberikan kontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca. 

Karena itu menurut Suswono, lahan terlantar jangan dibiarkan karena matahari bersinar tiap hari harus dimanfaatkan. Ada lagi black campaign bahwa kelapa sawit merusak lingkungan. Semua isu itu adalah cara-cara negara pesaing agar kelapa sawit tidak diterima pasar. Buktikan bahwa ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) bisa menjawab tuduhan itu tidak benar. 

Suswono menyatakan terimakasih pada Pemda Kalimantan Tengah yang sudah mengeluarkan perda sebagai tindak lanjut Permentan no 26tahun 2007 pasal 11 yang mewajibkan semua perusahaan perkebunan menjalin kemitraan dengan masyarakat minimal 20% dari lahan yang ditanami. 

Permentan ini keluar karena pemerintah sadar bahwa perkebunan merupakan bisnis yang padat modal sehingga tidak mungkin rakyat bisa menangani dalam skala yang luas. Karena itu rakyat bisa diikutsertakan bila perusahaan perkebunan mengalokasikan 20% lahanya untuk kemitraan. 

“Saya sudah minta pada Dirjenbun segera melakukan audit bagi seluruh pelaku usaha perkebunan siapa yang belum menjalankan kewajiban ini. Presiden SBY berpesan supaya negara harus dibangun dengan pemerataan dan berkeadilan. Dampak sosialnya luar biasa contohnya di Kalteng di daerah-daerah yang perkebunanya belum membangun plasma banyak masalah” katanya. 

Konflik sosial membuat cost lebih mahal. Membangun kemitraan merupakan bagian dari pengamanan sosial. Tidak ada konflik membuat pelaku usaha dapat bekerja dengan baik. Mentan juga mengapresiasi pengusaha yang sudah membangun kemitraan. 

“Saya bertanya pada Dirjen Perkebunan apakah ada batas waktu kapan plasma ini harus di dibangun. Ternyata dalam Permentan tidak disebutkan secara definitive kapan kebun plasma ini harus bangun. Karena itu tahun 2012 ini Permentan akan direvisi dan dengan jelas menyebutkan jangka waktu kapan kebun plasma harus dibangun” kata Suswono. 

Ke depan yang dikembangkan ditingkat on farm adalah peningkat produktivitas. Ini harus jadi sasaran utama dengan penanaman klon baru. Malaysia dengan luas lahan hanya separuh dari Indonesia ternyata produksi CPO hampir sama. Dengan mendekati produktivitas Malaysia maka produksi CPO Indonesia bisa mencapai dua kali lipat. 

Perkebunan juga diminta melakukan diversifikasi usaha dengan tumpang sari tanaman pangan dan ternak. Daun sawit, bungkil dan lumpur sawit bisa menjadi pakan sapi. Karena itu pemerintah mengenakan bea keluar bungkil sawit supaya tidak diekspor tetapi dimanfaatkan untuk pakan ternak. Kedepan integrasi sapi sawit harus jadi kewajiban. 

http://fp2sb.org

Read More

Lahan Gambut Untuk Tanaman Tebu

Luas lahan rawa di Indonesia tercatat sekitar 33,3 juta ha yang tersebar di pulau Kalimantan, Sumatra, Papua, dan Sulawesi. Dari luasan tersebut terdapat lahan gambut atau bergambut seluas 21 juta ha dan yang mempunyai lapisan pirit dilaporkan sekitar 1,5 juta ha, selain itu terdapat sekitar 9 juta ha lahan rawa di Indonesia yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian. 

 

Dengan demikian, jika lahan tersebut dapat dikelola dengan baik dengan input teknologi yang memadai akan diperoleh sumbangan produksi pertanian yang sangat besar. Namun kendala utama yang akan dihadapi dalam pengembangan lahan rawa adalah infrastruktur pengelolaan air (saluran dan pintu-pintu air) yang tidak memadai, infrastruktur jalan yang terbatas, sumberdaya petani (jumlah dan keterampilan) yang rendah, dan kondisi kesuburan tanah yang relative rendah.

Potensi lahan gambut tidak hanya untuk usaha tanaman semusim, namun juga untuk tanaman perkebunanan seperti sawit, karet, dan tebu. Pengembangan lahan perkebunan seperti sawit dan karet makin intensif dilakukan akhir-akhir ini yang apabila dilakukan dengan tidak hati-hati akan menimbulkan dampak lingkungan yang tidak kecil. Sedangkan penggunaan lahan gambut untuk pengembangan tanaman tebu di Indonesia belum banyak dilakukan, seperti yang sudah dilakukan di Australia. 

Petani di negara bagian New South Wales Australia telah memanfaatkan lahan gambut untuk usaha tanaman tebu sejak 50 tahunan yang lalu. Australia memiliki lahan gambut yang berpirit (sulfat masam potensial) seluas 40.000 km2. Lahan ini memiliki lapisan pirit dibawah perrmukaan yang apabila terekspose ke udara/oksigen melalui penggalian atau penurunan muka air tanah akan menyebabkan pemasaman tanah yang sangat ekstrim (pH <3). 

Dengan teknologi yang dimiliki, Australia telah berhasil mengembangkan lahan sulfat masam dengan tingkat produktivitas yang tinggi dan menekan serendah mungkin tingkat kerusakan lingkungan. Pengalaman pengembangan lahan gambut di Australia akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kehati-hatian dalam memanfaatkan lahan gambut di indonesia untuk pertanian sehingga kerusakan yang pernah terjadi selama kegiatan PLG tidak terulang lagi. 

Lahan Gambut Untuk Tebu 

Perkebunan tebu di negara bagian New South Wales (NSW) itu menempati areal seluas 38.000 ha, seluas 31.000 ha diantaranya ditanam di lahan gambut. Lahan tebu umumnya telah diusahakan cukup lama 30-80 tahun dengan tingkat produktivitas yang terus membaik dan input pupuk yang rendah, tebu yang ditanaman di lahan gambut tebal tidak pernah dipupuk sejak 50 tahun terakhir dan hasilnya tetap baik dan menghasilkan 90 ton/ha. 

Petani di Negara itu rata-rata pemilikan lahan tebu sekitar 300 ha per petani dengan produktivitas sekitar 90-120 ton/ha dan rendemen sekitar 10-12%. Saat ini terdapat tiga pabrik yang mengolah tebu petani menjadi “raw sugar” dengan kapasitas produksi 550 ribu ton perpabrik. Selain itu terdapat satu pabrik untuk mengolah “raw sugar” menjadi gula siap konsumsi dengan produksi gula sekitar 2 juta ton per tahun. Tingkat konsumsi gula di negara bagian NSW sekitar 500 ribu ton, dengan demikian sekitar 1,5 juta ton diekspor. 

Penggunaan mesin-mesin pertanian (mekanisasi) untuk penyiapan lahan, penanaman, pemupukan dan panen sudah sangat intensif sehingga mengurangi penggunaan tenaga kerja manusia. Untuk mengelola lahan seluas 300 ha hanya diperlukan dua orang tenaga kerja manusia untuk mengoperasikan mesin-mesin pertanian. 

Kegiatan panen tebu misalnya hanya menggunakan 2dua orang tenaga manusia satu orang operator mesin panen dan satu orang pengemudi truk. Penggunaan mekanisasi pertanian ini mampu memanen tebu sebanyak 1200 ton/hari atau 10-12 ha/hari tebu. Sebelum mekanisasi digunakan, diperlukan 53 orang tenaga kerja pemotong tebu untuk memanen tebu dengan luasan yang sama. Kelebihan dari penggunaan mekanisasi tidak hanya pada penghematan waktu dan tenaga manusia, tetapi juga daun tebu telah terpisah dari batang tebu dalam bentuk sudah terpotong-potong yang secara otomatis disebar ke lahan. 

Pengembalian daun dan akar tebu ke lahan akan mempertahankan kadar bahan organik tanah tetap tinggi sehingga kesuburan tanahnyapun dapat dipertahankan. Dengan teknik tersebut maka seorang petani mengemukakan bahwa tanaman tebunya tidak pernah diberi pupuk kimia sejak 50 tahun terakhir dengan hasil tebu tetap tinggi rata-rata 90 ton ha.

Pengamatan di lahan usahataninya menunjukkan bahwa tingkat kematangan gambutnya sudah sangat matang dan tebal. Proses pematangan gambut yang telah berlangsung selama 90 tahun tersebut meningkatkan ketersediaan hara dan memperbaiki kemasaman tanah. Namun demikian, dampak negatifnya adalah terjadinya penurunan permukaan lahan sedalam 6 meter atau rata-rata 5-7 cm pertahun akibat subsidensi atau pemadatan dan dekomposisi gambut. 

Kelangkaan dan mahalnya tenaga kerja manusia di NSW itu memaksa petani untuk menggunakan mekanisasi pertanian. Pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) dilakukan secara berkelompok dengan anggota 20 orang petani per kelompok. Biaya operasional dan operator serta biaya pemeliharaan ditanggung bersama. Pengadaaan alsintan secara berkelompok sangat membantu petani karena besarnya investasi yang harus ditanamkan untuk pengadaan alsintan. Pengadaan alsintan sepenuhnya atas biaya petani tanpa sedikitpun bantuan dari pemerintah. Seorang petani mengatakan bahwa luas lahan tebu minimal agar feasible adalah 10 ribu ha per petani. 

Untuk mencapai kondisi produktivitas seperti saat sekarang ini diperlukan waktu 30 – 50 tahun. Lamanya waktu yang diperlukan untuk mematangkan lahan gambut untuk perkebunan tebu antara lain disebabkan oleh 1). kondisi lahan gambut pada 60 tahun yang lalu belum matang, banyak tunggul dan batang pohon yang besar-besar, 2) gambut masih kurus dan tebal (>3 meter) karena bahan organiknya belum terdekomposisi, 3) jaringan drainasi dibangun oleh petani sendiri tanpa bantuan pemerintah, dan 4) pengalaman mengelola lahan gambut yang benar belum ada. 

Lahan Gambut di Indonesia 

Indonesia yang memiliki lahan gambut yang sangat luas lebih dari 20 juta ha dan sekitar 9 juta ha diantaranya sangat potensial untuk pengembangan pertanian dengan tingkat kendala biofisik dan sosial yang bervariasi. Sejauh ini, pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian masih kurang intensif. Pengembangan tebu di lahan gambut sangat potensial dan dapat mengurangi terjadinya konflik lahan dengan komoditi tanaman pangan. Petani di negara bagian New South Wales Australia telah membuktikan bahwa selama 50 tahun menanam tebu di lahan gambut tidak menimbulkan konflik sosial dan lingkungan yang menonjol dengan tingkat produktivitas tebu yang tinggi 90 – 120 ton ha-1 dan rendemen sekitar 11%. 

Petani tebu di Australia menanami lahan tebunya dengan kedelai setelah panen tebu sebanyak 5 kali. Panen tebu dilakukan sekali dalam setahun. Bandingkan dengan produktivitas tebu di Indonesia yang 80 ton ha dengan rendemen 7%. Tebu di Indonesia umumnya ditanam di lahan sawah beririgasi teknis di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Lampung, sehingga menimbulkan terjadinya persaingan lahan dengan tanaman padi dan palawija. 

Daerah-daerah gambut di Indonesia yang berpotensi untuk pengembangan tebu adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Merauke, Sumatra Selatan dan Jambi. Potensi lahan gambut untuk pengembangan tebu didaerah tersebut dapat mencapai 1 juta ha. Apabila tingkat produktivitas diperhitungkan sekitar 70 ton/ha dan rendemen sekitar 6%, maka akan diperoleh tambahan gula sebanyak 4,2 juta ton. 

Untuk mempercepat proses pematangan dan penyiapan lahan diperlukan adanya kebijakan pengembangan lahan gambut pemerintah untuk komoditi tertentu seperti tebu. Intevensi pemerintah adalah dalam bentuk penetapan sentra-sentra prosuksi tebu dengan luasan yang memadai dengan luas areal 25 ribu ha per sentra prosuksi, adanya insentif harga dan jaminan pemasaran sehingga meransang motivasi petani untuk menanam tebu, pengembangan jaringan tata air yang sesuai dengan karakteristik lahan gambut sehingga meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan, pengembangan alsintan khusus untuk tebu untuk mengatasi kelangkaan tenaga kerja manusia di lahan rawa, pendirian pabrik gula skala sedang di setiap sentra produksi, dan memfasilitasi terjadinya sinergi antara petani melalui kelompok tani dengan peneliti, penyuluh dan swasta. 

http://fp2sb.org

Read More